Jakarta – Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa negaranya akan tetap mendukung pengakuan terhadap negara Palestina. Namun, ia menambahkan bahwa pembukaan Kedutaan Besar Prancis di Palestina akan dilakukan hanya setelah Hamas membebaskan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.
Pernyataan ini disampaikan Macron dalam wawancara eksklusif bersama CBS News yang ditayangkan pada Minggu (21/9) waktu setempat.
“Bagi kami, ini akan menjadi persyaratan yang sangat jelas sebelum membuka, misalnya, sebuah kedutaan di Palestina,” ujar Macron.
Pernyataan Macron muncul di tengah meningkatnya dukungan internasional terhadap kenegaraan Palestina. Beberapa negara Barat seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal telah secara resmi mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina menjelang Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Macron Kecam Rencana Pemindahan Warga Palestina
Dalam wawancara yang sama, Macron juga menentang rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari proses rekonstruksi wilayah tersebut.
“Jika prasyarat dari rencana tersebut adalah untuk mengusir mereka, ini hanyalah kegilaan,” kata Macron.
“Kita tidak boleh, demi kredibilitas Amerika Serikat maupun Prancis, secara implisit atau eksplisit berpuas diri dengan proyek semacam itu,” tegasnya.
Hamas Sambut Positif Pengakuan Negara Palestina
Pihak Hamas menyambut positif langkah pengakuan negara Palestina yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Mahmud Mardaw, salah satu pejabat senior Hamas, menyebutnya sebagai sebuah kemenangan.
“Perkembangan ini merupakan kemenangan bagi hak-hak Palestina dan keadilan perjuangan kami,” ujarnya kepada kantor berita AFP.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari yang sama, Hamas menekankan bahwa pengakuan kenegaraan harus dibarengi dengan tindakan nyata. Mereka menyerukan penghentian segera terhadap:
