JAKARTA – Aksi demonstrasi menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya pada Rabu (13/8/2025) dinilai sebagai gerakan murni warga, tanpa campur tangan elite politik.
“Aksi itu sangat khas arus bawah, tidak mungkin ada elite yang menggerakkan rakyat dengan cara seperti ini,” kata pakar otonomi daerah, Profesor Djohermansyah Djohan, kepada Kompas.com, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, ciri khas gerakan massa arus bawah terlihat dari spontanitas warga dalam merespons isu publik, yaitu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga 250 persen—kebijakan yang kemudian dibatalkan oleh Sudewo.
“Sifatnya sukarela, spontan, dan dalam waktu singkat warga mengumpulkan dukungan lewat bahan-bahan makanan, bahkan ada yang menyumbang hasil bumi,” ujarnya. “Enggak mungkin elite sanggup merekayasa.”
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini justru menilai tindakan pemerintah daerah setempat yang memicu kemarahan warga. Selain kebijakan kenaikan PBB 250 persen, penanganan protes oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dinilai memperburuk situasi.
“Cara represif menggunakan Satpol PP ini makin menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Bupati Sudewo,” tegas Djohermansyah.
Ia juga menyoroti pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk melakukan aksi lebih besar. “Itu melukai hati rakyat, dan terjadilah krisis kepercayaan,” ujarnya. Djohermansyah menyarankan, jika warga ingin melanjutkan desakan mundur, mereka dapat membuat petisi dan menyerahkannya ke DPRD Kabupaten Pati.
Saat ini, DPRD Pati telah sepakat menggunakan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan Bupati Sudewo, sejalan dengan gelombang protes warga pada Rabu (13/8/2025).
Kontroversi Pernyataan Sudewo
Bupati Pati Sudewo pernah menantang warga untuk menggelar aksi yang lebih besar. “Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar,” ucapnya dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan tidak akan memberikan ruang tawar-menawar kepada publik.
Namun, pada Kamis (7/8/2025), Sudewo meminta maaf dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, menyatakan tidak bermaksud menantang warga dan menyesali pernyataannya tersebut.
Satpol PP Bubarkan Posko Donasi
Ketegangan meningkat setelah Satpol PP membubarkan posko logistik aksi penolakan kenaikan pajak. Dalam video yang viral, donasi logistik disita paksa oleh aparat. Peristiwa ini memicu adu mulut dan saling tantang antara warga dan aparat, hingga terjadi kericuhan.
