Berdasarkan sektor penggunaannya, utang luar negeri pemerintah dialokasikan untuk sejumlah bidang, antara lain:
- Kesehatan dan kegiatan sosial: 22 persen.
- Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: 20,8 persen.
- Pendidikan: 16,2 persen.
- Konstruksi: 11,4 persen.
- Transportasi dan pergudangan: 8,5 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan luar negeri pemerintah digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan layanan publik, termasuk pembangunan infrastruktur serta sektor sosial.
Utang Luar Negeri Swasta Sedikit Menurun
Berbeda dengan sektor pemerintah, posisi utang luar negeri swasta justru mengalami penurunan.
Pada triwulan III 2026, utang luar negeri swasta tercatat sebesar US$196,3 miliar, turun dibandingkan triwulan II 2026 yang mencapai US$196,7 miliar.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya posisi utang pada perusahaan keuangan maupun perusahaan bukan lembaga keuangan.
Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar utang luar negeri swasta terkonsentrasi pada empat bidang utama, yakni industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.
Keempat sektor tersebut secara bersama-sama menyumbang 80,5 persen dari total utang luar negeri swasta.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembiayaan eksternal masih memiliki peran dalam mendukung aktivitas industri, keuangan, energi, dan pertambangan di Indonesia.
Rasio Utang Luar Negeri terhadap PDB 30,9 Persen
Selain melihat nominal utang, perkembangan utang luar negeri juga dapat dinilai melalui perbandingannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

