Jakarta — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka harus memiliki legitimasi yang kuat, baik dari sisi hukum, politik, maupun sosial. Menurutnya, calon yang nantinya dipilih harus memenuhi seluruh persyaratan konstitusional agar tidak menimbulkan persoalan hukum setelah menjabat.

Pernyataan tersebut disampaikan Doli dalam program Head to Head CNN Indonesia TV, Rabu (18/11/2026) malam. Ia menilai proses pemilihan wakil presiden baru harus dilakukan secara cermat, termasuk dalam memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan kandidat.

“Bahwa sosok wakil presiden itu adalah orang yang punya legitimasi. Legitimasi apa? Pertama soal legitimasi hukum, termasuk administrasi. Jangan sampai nanti sudah terpilih, dalam tiga bulan ada lagi orang menggugat,” kata Doli.

Ia meminta tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerja secara teliti dalam memeriksa setiap persyaratan calon. Menurutnya, proses tersebut penting untuk memastikan kandidat yang dipilih benar-benar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ahmad Doli Tekankan Legitimasi Politik dan Sosial

Selain aspek hukum dan administrasi, Doli menilai calon wapres pengganti Gibran harus mempunyai legitimasi politik dan sosial.

Ia mengatakan kandidat ideal merupakan sosok yang dikenal di lingkungan politik maupun masyarakat. Rekam jejak atau track record juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan calon pemimpin pendamping presiden.

“Orang yang memang dikenal di lingkungan politik dan masyarakat. Jadi orang yang punya track record. Enggak boleh orang yang sembarangan tiba-tiba enggak tahu dari mana asal-usulnya tiba-tiba muncul sebagai wakil presiden,” ujarnya.

Doli juga menyoroti pentingnya kesesuaian hubungan kerja antara calon wakil presiden dan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keduanya perlu memiliki chemistry yang kuat agar koordinasi dan pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif.

Pergantian Wapres Dinilai Jadi Momentum Pemerintah

Lebih lanjut, Doli berharap proses pergantian wakil presiden tidak hanya dipandang sebagai pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan.

Ia menilai momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kinerja pemerintahan Prabowo, terutama apabila terdapat penurunan tingkat kepuasan publik maupun elektabilitas.

“Ya. Kalau selama ini misalnya ada tingkat kepuasan menurun, elektabilitas juga seperti itu, ini momentum kita untuk rebound,” ucapnya.

Menurut Doli, pemilihan wakil presiden baru harus mempertimbangkan kemampuan kandidat dalam mendukung agenda pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

Tiga Nama Elite Gerindra Mencuat

Kursi wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat tersebut, sementara MPR menyatakan akan menindaklanjuti proses pengisian jabatan sesuai ketentuan konstitusi.

Prabowo sebelumnya memberikan waktu sekitar satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk membahas calon pengganti Gibran.

Dalam perkembangan pembahasan politik tersebut, sejumlah partai anggota Koalisi Indonesia Maju di luar Gerindra menyatakan tidak mengajukan kader mereka. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut partai-partai koalisi sepakat agar calon yang diusulkan berasal dari Partai Gerindra.

Seiring perkembangan itu, tiga nama elite Gerindra mencuat dalam pembahasan publik, yakni Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, serta Ketua MPR Ahmad Muzani yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Gerindra.

Meski demikian, ketiga nama tersebut belum dapat disebut sebagai calon resmi. Proses pengusulan dan pemilihan masih harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.

MPR sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden perlu mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, keputusan mengenai sosok yang akan mendampingi Prabowo masih menunggu tahapan pembahasan dan penetapan sesuai aturan.