Jika jabatan diduga diperjualbelikan, jika mutasi diduga menjadi sarana memperoleh keuntungan, atau jika pejabat diduga meminta setoran kepada bawahannya, maka birokrasi berisiko kehilangan prinsip meritokrasi.

Dampaknya tidak berhenti pada pejabat yang terlibat. Praktik semacam itu berpotensi memengaruhi budaya kerja seluruh organisasi.

Pegawai yang bekerja berdasarkan kompetensi dapat merasa bahwa kerja keras tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan karier. Pegawai yang memiliki kemampuan dapat kehilangan motivasi jika keputusan jabatan lebih dipengaruhi oleh hubungan atau transaksi. Sementara masyarakat dapat menghadapi pelayanan yang tidak optimal karena organisasi tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada kualitas pelayanan.

Dalam jangka panjang, budaya birokrasi yang demikian berpotensi menciptakan lingkaran masalah. Jabatan dipandang sebagai peluang memperoleh keuntungan, bukan tanggung jawab. Kewenangan dipandang sebagai sumber kekuasaan, bukan instrumen pelayanan. Dan pelayanan publik berpotensi kehilangan orientasi terhadap masyarakat.

Moralitas pejabat dan kepercayaan masyarakat

Pemerintahan tidak hanya membutuhkan legalitas, tetapi juga legitimasi moral.

Masyarakat tidak sekadar berharap pejabat menjalankan tugas sesuai peraturan. Mereka juga berharap pejabat memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab dan keteladanan.

Ketika berbagai perkara dugaan korupsi terus muncul, pertanyaan moral menjadi semakin sulit dihindari. Apakah pejabat publik masih memahami bahwa jabatan merupakan amanah? Apakah kekuasaan masih dipandang sebagai tanggung jawab? Apakah kepentingan masyarakat benar-benar menjadi prioritas?