Jambi — Gubernur Jambi Al Haris memaparkan berbagai komitmen dan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Al Haris menyampaikan sejumlah strategi yang dilakukan Pemprov Jambi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Upaya itu menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif.
Presentasi tersebut juga mendapat sejumlah pertanyaan dari panelis yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari, praktisi komunikasi Fadilah Astari, serta Desiana Samosir yang mewakili Direktur Eksekutif ELSAM.
Al Haris menjelaskan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Pemprov Jambi terus melakukan pembenahan melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memasukkan pelayanan informasi publik sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025–2029.
Selain itu, Pemprov Jambi memberikan dukungan administrasi dan keuangan kepada Komisi Informasi untuk penyelesaian sengketa informasi sejak 2013 serta mengembangkan program internet desa secara berkelanjutan.
Pemprov Jambi juga memperluas akses layanan informasi publik pada perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta meningkatkan kerja sama dengan media sebagai mitra publikasi informasi pemerintah.
Indeks Reformasi Birokrasi Jambi Capai 81,35
Upaya pembenahan tata kelola pemerintahan tersebut turut tercermin dalam capaian reformasi birokrasi Provinsi Jambi.
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/266/RB.06/2026, Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi mencapai 81,35 dengan predikat A-.
Al Haris menegaskan, keterbukaan informasi publik bukan sekadar program pemerintah, melainkan kewajiban dalam memenuhi hak masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami telah memaparkan kepada panelis dan tim mengenai keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi, bagaimana informasi publik dibuka seluas-luasnya sehingga tidak ada lagi sumbatan informasi dan masyarakat dapat memperoleh akses informasi secara terbuka,” ujar Al Haris.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga memiliki fungsi edukatif. Masyarakat yang memperoleh akses informasi memadai diharapkan semakin kritis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Ia menambahkan, keterbukaan informasi dapat menjadi ruang koreksi bagi pemerintah agar penyelenggaraan pelayanan publik terus mengalami perbaikan.
Selama ini, Pemprov Jambi berupaya menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari situs web resmi hingga media sosial perangkat daerah.
Komisi Informasi Dorong Perangkat Daerah Lebih Informatif
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari menyampaikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi dapat dimanfaatkan untuk mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) semakin informatif.
Menurut Rini, penguatan keterbukaan informasi tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat pemerintah provinsi. Upaya tersebut juga perlu diperluas hingga seluruh perangkat daerah agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi publik.
Dengan demikian, pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendukung pemenuhan hak publik atas informasi.
