BPS Perkuat Kerja Sama Statistik dengan Negara Anggota OKI

Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kerja sama pengembangan statistik dengan sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom) yang berlangsung di Arab Saudi pada 29-30 September 2026.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi yang memimpin delegasi Indonesia memaparkan pengalaman transformasi statistik nasional dalam tiga agenda, yakni modernisasi sensus penduduk dan perumahan, persiapan implementasi System of National Accounts 2025 (SNA 2025), serta pemantauan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait akses air bersih dan sanitasi.

“Pertemuan ini menjadi ruang pertukaran pengalaman dan praktik baik antar-NSO negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mendukung pengembangan statistik resmi negara dan ekosistem data nasional maupun internasional secara efektif,” kata Sonny dalam rilisnya.

BPS Jajaki Kerja Sama dengan Sejumlah Lembaga

Di sela-sela sidang, BPS juga menjajaki dan memperkuat kerja sama bilateral dengan Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), General Authority for Statistics (GASTAT) Arab Saudi, Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Mesir, serta Islamic Development Bank (IsDB).

Kerja sama tersebut mencakup sejumlah bidang, mulai dari pengembangan statistik halal, penghitungan PDB syariah, sinkronisasi data ekspor-impor, statistik haji dan umrah, hingga penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan multidimensi.

BPS dan TURKSTAT juga menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama statistik, termasuk dalam modernisasi sensus, integrasi data administrasi, dan transformasi digital.

BPS Bagikan Pengalaman Pemanfaatan Data Administrasi

Dalam forum tersebut, BPS turut berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan data administrasi untuk mendukung Sensus Penduduk 2030.

BPS juga memaparkan penggunaan hasil Experimental Time Use Study 2023 untuk menghitung nilai tambah jasa rumah tangga yang tidak dibayar. Nilainya diperkirakan setara dengan 13,63 persen PDB Indonesia pada 2023.

Pertukaran pengalaman tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas lembaga statistik negara-negara anggota OKI dalam menghasilkan statistik resmi dan membangun ekosistem data yang mendukung kebutuhan pembangunan.

Kerja sama internasional tersebut juga sejalan dengan peran BPS dalam memperkuat kualitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan. BPS sebelumnya menegaskan bahwa data resmi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pembangunan dan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.