“Jika digabungkan, laporan dari berbagai provinsi ini menunjukkan adanya eksekusi berulang yang berkaitan dengan tayangan tersebut,” kata Amnesty dalam pernyataannya, mengutip Sky News.
Kesaksian lain mengungkap adanya ketimpangan dalam sistem hukum. Warga yang memiliki uang atau koneksi disebut dapat menyuap aparat untuk menghindari hukuman, sementara kelompok miskin menerima konsekuensi paling berat.
Choi Suvin (39), yang melarikan diri pada 2019, mengatakan banyak warga terpaksa menjual rumah demi menghindari kamp “pendidikan ulang”.
“Orang tertangkap karena perbuatan yang sama, tapi hukumannya sepenuhnya bergantung pada uang,” ujarnya.
Menurut Choi, warga miskin harus mengumpulkan US$5.000 hingga US$10.000 agar dapat lolos dari kerja paksa.
Ketimpangan serupa dialami Kim Joonsik, yang mengaku tiga kali tertangkap menonton drama Korea Selatan, namun lolos dari hukuman karena keluarganya memiliki koneksi. Ia membandingkan nasibnya dengan tiga teman sekolah adiknya yang dijatuhi kerja paksa bertahun-tahun karena keluarga mereka tidak mampu menyuap aparat.
Selain hukuman berat, eksekusi publik disebut digunakan sebagai sarana “pendidikan ideologis”. Para pelajar bahkan diwajibkan menyaksikan langsung proses eksekusi sebagai bentuk intimidasi.
