Noviardi menyatakan bahwa pembangunan tersebut harus ditolak jika tetap berada di area pemukiman dan pertanian karena akan merusak ekologi kota, mulai dari polusi debu hingga pencemaran air. Noviardi mengatakan bahwa permasalahan ini menimbulkan kerawanan sosial yang dapat meledak kapan saja jika pemerintah tidak segera melakukan relokasi lahan industri ke wilayah yang tepat.
Rekomendasi Perbaikan
Penutup, Noviardi mendesak adanya transparansi total dalam tata kelola pertambangan di Jambi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam hanya bisa dicapai jika Gubernur memiliki ketegasan untuk memutus rantai kepentingan kelompok.
“Harapan ke depan, kita adanya perbaikan tata kelola pertambangan di Provinsi Jambi. Yang bisa menghasilkan keuntungan ekonomis, keberlanjutan ekologis, serta memungkinkan dunia investasi yang sehat,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Jambi didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan investor jalan khusus dan berhenti menggunakan isu batu bara sebagai komoditas politik tanpa adanya realisasi teknis yang nyata di lapangan.(Garuda Sirait)
