Ia menuding Gubernur Jambi lebih mengedepankan aspek politik dibandingkan penyelesaian masalah secara teknis. Menurutnya, pemerintah daerah tidak menjalankan fungsinya dalam memfasilitasi perizinan pelepasan lahan, baik milik masyarakat maupun perusahaan, yang menjadi jalur pembangunan jalan khusus tersebut.
Dugaan Konflik Kepentingan di Lingkaran Pejabat
Poin krusial yang disorot oleh Noviardi adalah adanya dugaan kuat mengenai benturan kepentingan (conflict of interest) yang melibatkan oknum di pemerintahan. Ia menduga hambatan dalam pembenahan sistem angkutan dan perizinan disebabkan oleh adanya oknum yang ikut bermain di dalam bisnis “emas hitam” tersebut.
”Nah, dalam hal ini saya lihat conflict of interest , konflik kepentingan dari oknum-oknum pemerintah cukup tinggi. Baik ingin bermain di dalam angkutan batu bara, bermain dalam perizinan tambang, bermain dari fee ataupun royalti. Nah ini kan harus kita tertibkan,” tutur Noviardi secara terbuka.
Selain itu, ia mengkritik lemahnya verifikasi Pemprov terhadap kesiapan investor yang berjanji membangun jalan khusus. Noviardi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi tidak pernah secara serius memastikan kemampuan finansial dan teknis para investor, sehingga proyek strategis tersebut terus mengalami keterlambatan yang berdampak pada kemacetan kronis di jalan umum.
Dampak Sosial dan Penolakan PT SAS
Terkait dampak sosial, Noviardi mengingatkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk batu bara terus berulang dan memakan korban jiwa. Hal ini diperparah dengan munculnya rencana pembangunan terminal dan stockpile baru oleh PT SAS yang lokasinya bersinggungan langsung dengan pemukiman warga.
