Surabaya – Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Said Abdullah, memberikan kritik tajam terhadap wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, yang belakangan ini ramai dibicarakan, terutama terkait rencana pengalihan mekanisme pemilihan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Said, wacana pilkada tak langsung ini adalah langkah yang gegabah dan berisiko menggerogoti kemajuan demokrasi Indonesia. “Hati-hati, kita sudah begitu maju, begitu jauh. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret [mundur],” ujarnya, saat menghadiri gelaran Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak PDIP Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (21/12).
Said menekankan bahwa pilkada langsung sudah menjadi bagian penting dari proses pendewasaan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta agar wacana pengembalian pilkada tak langsung dikaji lebih mendalam, agar tidak mengorbankan esensi demokrasi yang lebih substantif.
“Sesungguhnya kita mau maju dalam demokrasi kita. Apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif?” ujar Said, merujuk pada kualitas demokrasi yang ingin dicapai oleh Indonesia.
Biaya Politik Tidak Menjadi Alasan Utama
Said juga menanggapi salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh pihak-pihak yang mendukung pilkada tak langsung, yaitu tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Menurutnya, biaya tinggi bukanlah alasan yang cukup untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Ia justru mempertanyakan apakah sistem pemilihan melalui DPRD benar-benar lebih murah dan bebas dari persoalan yang sama.
“Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam. Plus minus-nya. Jangan ada anggapan bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost? Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” ujar Said, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Pendidikan Politik Sebagai Kunci Demokrasi
Menurut Said, persoalan utama demokrasi di Indonesia bukan terletak pada sistem pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan pada kualitas pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada pemilih agar mereka mengerti dampak buruk dari praktik politik uang yang masih kerap terjadi dalam pemilu.
“Problem-nya bukan itu. Seharusnya problem-nya adalah bagaimana partai politik melakukan edukasi terhadap pemilih, terhadap masyarakat, bahwa politik uang itu buruk bagi kehidupan kita semua,” kata Said.
Pernyataan Cak Imin Terkait Pilkada Langsung
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, juga memberikan pernyataan terkait Pilkada langsung. Cak Imin menyebut pelaksanaan pilkada langsung sejak 2005 tidak produktif dan kurang efektif. Ia menyatakan bahwa PKB akan mengevaluasi kembali pelaksanaan pilkada langsung ini sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi Indonesia.
Pernyataan Cak Imin ini disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12). Cak Imin menegaskan bahwa evaluasi ini bukan hanya merupakan pandangan PKB, tetapi juga kesadaran bersama di kalangan partai politik lainnya.
“Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, kita akan evaluasi,” ujarnya. Cak Imin juga menambahkan bahwa banyak partai politik yang menyadari bahwa tidak semua sistem pemilihan umum berjalan dengan baik, termasuk pilkada langsung.
