Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (8/9/2025) pagi.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan, masukan, serta catatan kritis terhadap usulan perubahan APBD 2025 yang diajukan Pemerintah Provinsi Jambi. Pandangan itu tidak hanya berupa kritik konstruktif, tetapi juga rekomendasi agar kebijakan fiskal daerah benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Dalam wawancara usai rapat, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian serius fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa semua masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan penting dalam penyempurnaan dokumen perubahan APBD 2025.
“Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Pandangan tersebut menjadi acuan penting dalam menjaga kualitas perencanaan dan memastikan bahwa perubahan APBD benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah daerah akan segera memberikan jawaban serta penjelasan atas pertanyaan yang diajukan dewan, agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait arah kebijakan perubahan APBD.
“Kami akan segera menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dewan agar semuanya jelas, sehingga ada kesinambungan,” tambahnya.
Menurut Al Haris, catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bentuk komitmen bersama dalam mengawal pembangunan daerah. Ia menilai perhatian DPRD sangat positif karena menyentuh berbagai aspek penting, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi daerah.
“Pertanyaan semua fraksi itu baik. Apa-apa yang telah terjadi di program-program perubahan APBD itu lengkap semuanya. Menyentuh ke semua sisi dalam membangun daerah,” katanya.
Gubernur juga menegaskan kesiapan pemerintah untuk bersikap transparan dalam memberikan penjelasan terkait seluruh program yang tertuang dalam perubahan APBD 2025. Ia menambahkan, arah kebijakan perubahan anggaran tahun ini tetap berfokus pada upaya memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Meski demikian, sejumlah fraksi juga menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, salah satunya terkait penurunan pendapatan daerah hingga 2,6 persen. Menurut mereka, hal ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak menghambat target pembangunan yang telah ditetapkan.
Rapat paripurna ini diharapkan menjadi momentum sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi dalam mengawal setiap program pembangunan daerah.
