Amnesti untuk Hasto Disetujui DPR, Sinyal PDI-P Masuk Kabinet Prabowo?

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui permintaan pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Hasto sebelumnya dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap dalam penetapan anggota legislatif periode 2019–2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pemberian amnesti tersebut memiliki implikasi politik yang signifikan. Ia menilai langkah tersebut berpotensi memperkuat hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo.

“Bila skema amnesti diterima Hasto, maka peran PDI-P kecenderungannya lebih besar sebagai mitra strategis ketimbang mitra kritis,” kata Agung, Jumat (1/8/2025).

Lebih lanjut, Agung menyebutkan bahwa kemungkinan PDI-P akan bergabung ke dalam kabinet tidak bisa diabaikan.
“Bahkan bisa jadi, PDI-P masuk kabinet. Tapi ini baru kemungkinan-kemungkinan spekulatif,” ujarnya.

Peta Politik: PDI-P dan Pemerintahan Prabowo

Sebagai informasi, PDI-P saat ini merupakan satu-satunya partai parlemen yang tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung pemerintahan Prabowo. Meskipun demikian, PDI-P tidak menyatakan secara eksplisit bahwa mereka menjadi oposisi.

Sejumlah tokoh PDI-P tetap menyuarakan dukungan terhadap pembangunan bangsa, meskipun berada di luar pemerintahan.

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah terlihat dalam sejumlah sikap PDI-P di parlemen. Salah satunya adalah mendukung revisi Undang-Undang TNI. Dukungan ini menjadi signifikan mengingat PDI-P merupakan partai dengan kursi terbanyak di DPR, dan jabatan Ketua DPR juga dipegang kader PDI-P. Selain itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI adalah Utut Adianto, yang juga berasal dari PDI-P.