Jambi – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, SE, bersama sejumlah Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, mengunjungi Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) untuk membahas pemberdayaan UMKM di Kota Jambi. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Menteri Kemenkop UKM, Bapak Arif Rahman Hakim, bersama jajaran kementerian terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Kemas Faried mengungkapkan berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kota Jambi. Salah satunya adalah kekhawatiran terkait penghapusan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik pada tahun 2025.
“Kami berharap meskipun alokasi DAK non-fisik tidak ada lagi, program-program pelatihan bagi UMKM tetap dapat dilanjutkan. Setidaknya, targetnya bisa mencakup 500 pelaku UMKM agar mereka tetap mendapatkan pembekalan dan peningkatan kapasitas,” ujar Kemas Faried.
Selain itu, Kemas Faried juga menyoroti tingginya biaya untuk penerbitan sertifikat halal bagi usaha mikro, terutama di sektor kuliner.
“Banyak pelaku UMKM di Kota Jambi yang kesulitan dengan biaya sertifikasi halal. Kami berharap ada kebijakan atau intervensi pembiayaan dari pemerintah agar usaha kecil dapat memenuhi standar kompetensi dan memperoleh sertifikat halal, yang penting untuk memperluas pasar,” tuturnya.
Kemas Faried juga mengusulkan agar pemerintah pusat membantu penyediaan rumah produksi di Kota Jambi, terutama bagi usaha batik dan industri kreatif lainnya.
“Kami sangat membutuhkan dukungan dalam hal rumah produksi yang dapat mengakomodasi pengembangan teknologi produksi dan pemasaran berbasis digital. Hal ini penting untuk membantu produk UMKM kita lebih dikenal dan bersaing di pasar global,” ujarnya.
Dengan disampaikannya aspirasi tersebut, Kemas Faried berharap pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Jambi, sehingga pemberdayaan sektor ini dapat berjalan lebih optimal.
