“Kedua belah pihak telah sepakat berdamai secara kekeluargaan, artinya selesailah masalahnya. Intinya kita butuh hidup berdamai, berdampingan secara kekeluargaan,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris mengakui, selama ini dirinya bukan tidak tanggap atas permasalahan tersebut, karena permasalahan keputusan bukan ditangan Pemerintah Provinsi Jambi.
“Keputusan bukan ditangan pemerintah tetapi keputusan ada di pihak perusahaan, pemerintah ini sebagai mediasi, menolong dan membantu, tentu melalui proses,” kata Gubernur Al Haris.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menyatakan bahwa dirinya sempat berniat jika permasalahan ini tak juga diselesaikan perusahaan maka dirinya secara pribadi yang akan membayarnya. Namun dengan realisasi oleh perusahaan akhirnya dibayarkan dan diselesaikan.
Untuk itu Gubernur Al Haris berharap hal ini menjadi pelajaran yang paling berharga bagi semua pihak.
“Ini karena nama Pemprov rusak, seolah ini urusan Pemprov padahal kami hanya memediasi atau menengahi antara yang punya rumah dan perusahaan. Namun saya atas nama pemerintah terimakasih kepada keluarga Nenek Hapsah, perusahaan, media dan semuanya. Mudah-mudahan ini bulan baik, dua hari lagi menjelang kemerdekaan RI, agar kita jadi insan yang merdeka dan diberkahi semua, tidak ada merasa terjajah,” kata Gubernur Al Haris.
