Melalui pertemuan tersebut, KPPU menginginkan agar asesmen kebijakan persaingan melalui penggunaan DPKPU dapat dilakukan di seluruh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, ia juga bilang kalau KPPU juga dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam memastikan kelancaran distribusi guna mendukung strategi pengendalian inflasi 4K.
“Khususnya di daerah -keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif,” ujar Fanshurullah.
Disebutkannya, kinerja persaingan usaha di daerah nantinya akan tercermin dalam indeks Persaingan Usaha (IPU) yang dikembangkan KPPU.
Kata dia, indeks ini juga diharapkan KPPU menjadi salah satu indikator dalam Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah (ITKPD) yang diinisiasi Kemendagri.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keberhasilan dalam kinerja persaingan usaha nantinya akan diapresiasi melalui penghargaan bersama dari KPPU dan Kemendagri kepada Pemerintah Daerah.
Selain itu, Ketua KPPU juga mengajak Kemendagri untuk mendorong program Penyuluh Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Caranya, kata Fanshurullah, adalah melalui partisipasi seluruh Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Pemerintah Daerah. Khususnya melalui pembentukan tim bersama dalam memfasilitasi aktivitas penyuluhan tentang pelaksanaan kemitraan yang baik kepada pelaku UMKM di daerah.
Menanggapi berbagai penjelasan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyambut baik.
Mendagri juga siap memberikan dukungan terhadap berbagai strategi yang diusulkan KPPU berkaitan dengan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
