Dihadiri Sejumlah Pihak, KPK P Gelar Rapat Koordinasi Bertajuk Resolusi Tata Kelola Angkutan Batu Bara

Jambi – Sejumlah organisasi yakni, Asosiasi Sopir Batu Bara (Asaba), Asosiasi Transportir Jambi (ATJ), Organda, dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang bersatu dalam wadah bernama Konsorsium Pengawal Kebijakan Pemerintah (KPK P) menggelar rapat pembahasan tata kelola kegiatan hauling batu bara (hulu-hilir) melalui jalan nasional.

Ketua ATJ Karyadi dalam sambutannya diawal menyampaikan terimakasih atas kehadiran sejumlah pihak-pihak terkait dalam bisnis sektor batu bara di Jambi.
Mulai dari perwakilan sopir, pemilik IUP, kontraktor tambang, serta OPD Pemprov Jambi yang menghadiri.

Dia juga memaparkan kondisi jalan nasional, situasi lalu lintas yang sudah lebih baik belakangan dengan hadirnya ratusan Satgas ATJ di lapangan, membantu situasi lalu lintas batu bara tetap konfusif. Hal tersebut bahkan kini dapat dipantau secara real time pada aplikasi Simpang Bara Mobile.

“Ini mereka (Satgas ATJ) harus memberikan data real time kondisi jalan, kalau tidak mereka tidak dibayar. Ketika Satgas tidak melaporkan, sore ga laporan, siang ga laporan. Kami ga bayar honornya,” kata Karyadi, dalam sambutannya di Yello Hotel.

Hal tersebut menurut Karyadi dikarenakan pentingnya melaksanakan rekomendasi KSP bahwa, tambang batu bara Jambi boleh berjalan dengan 5 catatan, yakni.
Pertama, para penambang batu bara harus menyiapkan material di titik-titik rawan rusak.

Kedua menyiapkan alat berat dititik-titik rawan kemacetan.

Selanjutnya CSR, kemudian pembatasan
jumlah armada sebanyak 4000, dan kemudian kantong parkir.

“Jadi Pemprov sangat membela lah, dari ke 5 rekomendasi ini terus terang saja tidak ada yang dilaksanakan oleh pengusaha tambang,” ujar Karyadi.

“Sementara tiap hari kita hari melakukan mobilisasi. Kami ATJ siap melaksanakan rekomendasi ini secara utuh, apa yang menjadi rekomendasi KSP tersebut, dan sudah kita lakukan,” katanya.

Terakhir Karyadi pun menyampaikan bahwa segala inisiasi baik dari KPK P tak ada bisa terlaksana tanpa diiringi oleh komitmen dari para pelaku usaha tambang. Usai sambutan Karyadi, acara Konsorsium batu bara itu, dilanjut dengan diskusi.

Selain dihadiri oleh para pengusaha di sektor batu bara, rapat KPK P tersebut turut dihadiri oleh sejumlah OPD Pemprov Jambi dan juga dari pihak aparat kepolisian daerah Jambi.