Jakarta — Dewan Pertahanan Nasional (DPN) mengumpulkan jajaran pimpinan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI, Polri, serta sejumlah kementerian terkait untuk membahas pengamanan komunikasi strategis negara hingga tata kelola penyadapan (lawful interception).

Pembahasan tersebut dikemas dalam forum Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME) yang berlangsung di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada 18–19 November 2026.

ADMIN GAME dirancang sebagai forum strategis untuk membangun kesamaan persepsi, mengidentifikasi potensi kerentanan, serta menguji keselarasan respons nasional melalui simulasi berbasis skenario.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan yang juga menjabat Sekretaris DPN, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

Richard menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui perlindungan informasi dan komunikasi strategis.

“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui kemampuan melindungi informasi, menjaga keandalan komunikasi strategis, dan memastikan seluruh unsur negara dapat bertindak bersama ketika menghadapi ancaman,” kata Richard dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan keterangan tertulis DPN, perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan strategis global telah memperluas spektrum ancaman terhadap kedaulatan negara.

Intrusi siber, intrusi ilegal terhadap komunikasi strategis, spionase, operasi pengaruh digital, serta penyalahgunaan akses terhadap informasi strategis dinilai berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan kepentingan nasional.

Enam Isu Strategis Jadi Pembahasan

Dalam forum ADMIN GAME, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, meliputi pengamanan komunikasi strategis negara, pengamanan data dan informasi geospasial, tata kelola penyadapan berdasarkan ketentuan hukum (lawful interception), forensik digital, ketahanan sistem navigasi penerbangan, serta pemulihan sistem informasi strategis nasional.