Padang – Satu tahun kinerja atau masa jabatan Prabowo-Gibran dalam balutan semangat menuju Indonesia Maju masih menorehkan beberapa catatan masalah.
“Sebagai anak Muda kita tentu mempunyai Harapan dan Optimisme akan sepak terjang Pak Prabowo & Mas Gibran ini, sebagai pasangan paling ideal pada saat Pilpres kemarin banyak GEN Z se-antero Indonesia Raya ikut menumpangkan harapan baik, tapi kita melihat masih banyak yang belum pada tempatnya”. Ujar Lusi yang merupakan salah satu Mahasiswi Pasca Sarjana Ekonomi Unand tersebut.
Awal masa jabatan atau pasca pelantikan Pemerintahan Prabowo Gibran memang terjadi beberapa kebijakan kontroversial, yaitu Kenaikan PPN 12%, RUU KUHAP, Pelarangan Penjualan LPG 3Kg dan lain-lain.
“Hal ini menurut saya harus dijadikan bahan evaluasi oleh Prabowo-Gibran selaku pemimpin bangsa yang besar ini pada saat awal menjabat. Sehingga tidak menambah beban ditengah masyarakat yang masih banyak berstatus Ekonomi Menengah ke Bawah. Saya menilai beberapa kebijakan kontroversial di awal tersebut sudah membuat harapan baik rakyat perlahan mulai terpatahkan”. Lanjut Lusi
“PPN 12% yang bisa menguras isi kantong rakyat, RUU KUHAP yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan Hak Asasi Manusia (berpotensi menjadi alat represi), serta kebijakan pelarangan penjualan LPG 3Kg oleh Menteri yang tidak berkompeten menurut saya.” Tandas Lusi.
“Lanjut, kita juga dikejutkan dengan terungkapnya Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina, nominalnya juga tidak main-main yaitu sekitar 285 Triliun, sampai menduduki puncak klasemen Korupsi di Indonesia. Memang hal ini bisa kita apresiasi juga pengungkapannya, tapi kita harus akui perlu adanya audit dan pencarian fakta lebih mendalam agar Korupsi dalam tubuh BUMN unggulan Indonesia di bidang Energi terutama minyak dan gas bumi tersebut bisa tuntas dan berakhir steril dari tangan zalim koruptor.” Tegas Lusi.
