Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Syahril Abd. Raup, menyatakan bahwa salah satu masalah utama pelaporan perikanan skala kecil selama ini adalah keberagaman nama lokal ikan di setiap daerah yang dapat memicu kekeliruan pencatatan.

“Dulu saat pakai aplikasi versi awal, nelayan bingung memilih nama ikan karena nama di daerah beda-beda. Begitu diubah pakai gambar pun masih banyak yang salah pilih,” ungkap Syahril.

Oleh karena itu, KKP mengadopsi hasil riset pemindaian otomatis FishFace ke dalam aplikasi resmi pemerintah, yakni e-Logbook Versi 3. Melalui integrasi ini, nelayan cukup mengarahkan kamera ponsel ke ikan hasil tangkapan, dan sistem AI membantu mengenali jenis spesies, khususnya untuk komoditas tuna dan kakap bernilai ekonomi tinggi.

Syahril menegaskan, pendataan digital berbasis AI menjadi fondasi penting dalam penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota.

“Data ini adalah sumber dan dasar utama kami menyusun kebijakan. Kalau dasarnya benar dan datanya benar, berarti kebijakan yang dilahirkan pemerintah juga akan benar. Penggunaan AI sangat membantu mempercepat proses pendataan dengan kualitas data yang sangat baik,” tegas Syahril.

Di tengah ancaman krisis iklim dan penangkapan ikan berlebihan atau overfishing, kolaborasi antara teknologi kecerdasan buatan, kesadaran nelayan skala kecil, dan kebijakan berlandaskan sains menjadi tumpuan harapan baru.

Dari pesisir Desa Les, Buleleng, digitalisasi perikanan mulai membuka jalan bagi pendataan hasil tangkapan yang lebih terukur sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam melindungi 30 persen wilayah laut pada 2045 melalui target 30×45.