Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengetahui identitas pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan gratifikasi mobil mewah Toyota Alphard.
Purbaya menyatakan akan segera berkonsultasi langsung dengan KPK guna membahas dugaan tersebut.
“Nanti saya diskusi dengan KPK seperti apa,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).
Ia menegaskan akan melihat fakta kasus dugaan gratifikasi itu secara objektif serta berkoordinasi dengan KPK.
“Kita kan melihat dari pejabat terkait secara fair, betul enggak seperti itu,” ujarnya.
Isu Disebut Muncul di Tengah Rencana Penarikan Jabatan
Purbaya juga menyinggung adanya dugaan pihak-pihak yang sengaja mengembuskan isu tersebut. Ia menyebut informasi mengenai gratifikasi muncul di tengah rencana penarikan pejabat yang bersangkutan ke jajaran manajemen Kemenkeu.
“Ada beberapa kalangan yang sengaja mengembuskan itu, karena sepertinya pejabat itu akan saya tarik ke dalam manajemen Kementerian Keuangan, tapi sepertinya ada yang enggak setuju, sehingga mulai mengembuskan seperti itu. Tapi kan kita lihat case-nya seperti apa,” ungkapnya.
Laporan Masuk ke KPK
Dugaan gratifikasi mencuat setelah Himpunan Aktivis Milenial Indonesia melaporkan dugaan pemberian mobil Toyota Alphard kepada pejabat berinisial RLM dari pihak swasta ke KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui proses verifikasi dan analisis sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Kami memastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan,” kata Budi.
Menurutnya, laporan masyarakat merupakan salah satu pintu masuk penting dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Namun, KPK tidak membuka identitas pelapor maupun substansi laporan karena termasuk informasi tertutup.
KPK menegaskan bahwa tindak lanjut atas laporan dapat bermuara pada langkah penindakan, pencegahan, pendidikan, atau koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
