JAMBI – Polemik penetapan zona merah kawasan Pertamina menjadi perhatian serius DPRD Kota Jambi. Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly berharap adanya perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar solusi yang berpihak kepada masyarakat dapat segera terwujud.
“Kami berharap Presiden RI Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian serius terhadap polemik ini agar solusi terbaik yang berpihak kepada masyarakat dapat segera terwujud,” kata Kemas Faried.
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Kota Jambi telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah Pertamina dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Jambi, kawasan Kota Baru, pada Rabu (31/12/2025).
Pembentukan pansus tersebut diharapkan mampu memberikan solusi atas konflik klaim lahan antara PT Pertamina dan warga yang terdampak kebijakan zona merah.
“Tercatat sebanyak 5.506 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas sekitar 1.400 hektare dinyatakan berada di zona merah dan diklaim sebagai aset negara,” sebutnya.
Kemas Faried menjelaskan, pansus tersebut dipimpin oleh Muhili Amin sebagai ketua, didampingi Umar Faruk sebagai wakil ketua, serta Ahmad Faisal sebagai sekretaris.
Pansus dijadwalkan mulai menyusun agenda kerja pada Januari 2026 dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama PT Pertamina, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Kota Jambi, serta instansi terkait lainnya dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri.
Selain itu, pansus juga akan melibatkan warga dan forum masyarakat terdampak zona merah, serta melakukan konsultasi ke pemerintah pusat guna menyamakan pemahaman dan persepsi seluruh pihak terkait.
“Kami juga berharap ke depan dapat ditempuh langkah pelepasan aset negara untuk masyarakat melalui mekanisme dan kebijakan yang sah sesuai ketentuan,” harapnya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan pansus tersebut. Ia menilai langkah DPRD Kota Jambi merupakan bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang penyelesaiannya membutuhkan peran pemerintah pusat, dukungan politik, serta pendampingan pemerintah kepada warga terdampak.
