Indonesia tidak kekurangan regulasi. Yang kita kekurangan adalah keberanian untuk menata ulang relasi negara dan rakyat dalam pengelolaan ruang. Tahun 2026 harus menjadi titik balik. Jika tidak, maka sertipikat akan terus menjadi kertas rapuh, kawasan akan terus menjadi alat eksklusi, dan konflik agraria akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.