Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan tengah mempertimbangkan gagasan dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya politik yang terjadi akibat penerapan pemilu langsung di Indonesia.
Prabowo menyoroti bahwa praktik demokrasi perwakilan yang diterapkan di beberapa negara, seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia, telah menunjukkan bahwa kepala daerah bisa dipilih oleh DPRD tanpa melalui pemilu langsung.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo saat berpidato pada acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
“Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” sambungnya.
Prabowo juga menegaskan pentingnya prinsip gotong royong dalam politik Indonesia setelah proses pemilu selesai. Ia menginginkan agar, meskipun ada persaingan dalam pemilu, setelahnya semua pihak dapat bersatu dan bekerja bersama demi kepentingan bangsa.
“Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Bahlil Lahadalia juga menyampaikan pandangan serupa. Ia berpendapat bahwa lebih baik jika kepala daerah dipilih melalui DPRD daripada melalui pemilu langsung. Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengurangi beban politik dan biaya yang tinggi.
“Satu tahun lalu kami menyampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing,” ujar Bahlil.
Bahlil menekankan pentingnya menemukan formula yang tepat untuk sistem demokrasi Indonesia, yang dapat meminimalisir ongkos politik dan mengurangi pengaruh uang dalam politik.
“Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali, harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” pungkas Bahlil.
