Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengirimkan 402 relawan untuk membantu pemulihan infrastruktur di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pengiriman relawan ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel di wilayah terdampak. Sebagian besar dari relawan yang dikirim adalah insinyur yang memiliki kompetensi dalam menangani kerusakan infrastruktur yang terjadi di daerah tersebut.
“Sebenarnya kami sudah memiliki sekitar 300 personel yang tersebar di tiga provinsi tersebut, namun dengan kerusakan yang begitu luas hingga ke tingkat kecamatan, kami merasa kekurangan tenaga. Selain itu, fasilitas pemerintahan di sana juga lumpuh, sehingga kami mengirimkan relawan tambahan,” kata Dody dalam sesi media briefing di kantornya, Kamis (18/12).
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, menjelaskan lebih lanjut bahwa dari 402 relawan yang dikirim, 234 relawan akan ditempatkan di Aceh, 101 relawan di Sumatra Utara, dan 67 relawan di Sumatra Barat. Relawan tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah berpengalaman dalam penanganan bencana dan memiliki keahlian untuk membantu pemulihan infrastruktur di lokasi bencana.
“Relawan ini juga akan membimbing rekan-rekan lainnya yang baru pertama kali ditugaskan di lokasi bencana, agar tugas pemulihan bisa dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Dody mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp51,8 triliun untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor di ketiga provinsi tersebut. Anggaran ini, menurutnya, cukup untuk tahap awal pemulihan, namun bisa berkembang tergantung pada kerusakan yang ditemukan di lapangan.
“Anggaran Rp51,8 triliun yang kami siapkan saat ini cukup untuk kebutuhan yang ada. Namun, anggaran ini masih bisa berubah seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan. Kami akan terus memantau dan menghitung kebutuhan pemulihan lebih lanjut,” ujarnya.
Meskipun anggaran yang ada saat ini sudah mencakup sejumlah kebutuhan mendesak, Dody menekankan bahwa jumlah dan besaran anggaran dapat berubah sesuai dengan kerusakan yang ditemukan selama proses pemulihan. “Kita masih harus melihat infrastruktur mana yang paling terdampak dan seberapa banyak yang perlu diperbaiki,” tambahnya.
