Opsi Realokasi Anggaran
Ronny menekankan dana tidak boleh menganggur. “Sayang punya anggaran Rp71 triliun tapi sampai September baru terealisasi Rp13 triliun. Kalau ingin tetap dijalankan, bisa dialihkan ke daerah dengan pengawasan ketat. Jika ada penyimpangan, proses hukum harus tegas,” tegasnya.
Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu menghentikan sementara penyaluran MBG hingga ada kebijakan baru atau perbaikan signifikan.
“Pertimbangkan evaluasi yang muncul. Sementara hentikan program sampai jelas tujuan dan mekanisme perbaikannya,” ujarnya.
Yusuf juga menekankan perlunya kejelasan orientasi: apakah murni untuk gizi anak atau sebagai stimulus ekonomi. Jika untuk stimulus, anggaran bisa dialihkan ke bantuan sosial tunai atau subsidi/diskon tarif listrik yang dampaknya lebih cepat dan akuntabel.
Evaluasi Total Sebelum Lanjutan
Sejak awal, MBG digadang sebagai program unggulan penanganan gizi dan pencegahan stunting. Namun serapan anggaran yang lambat, kelembagaan lemah, dan maraknya kasus keracunan menunjukkan rapuhnya fondasi pelaksanaan.
Rendy menilai upaya mengejar penyaluran dalam waktu singkat justru menambah risiko.
“Evaluasi total, realokasi anggaran, dan penajaman tujuan program menjadi langkah krusial agar MBG benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar proyek politis berisiko sosial tinggi,” pungkasnya.
