Secara komunikasi juga , isu ini menunjukkan kegagalan komunikasi pemerintah dalam menyampaikan alasan kenaikan tunjangan, baik dari timing, transparansi, maupun empati, sehingga memicu ruang spekulasi dan kecurigaan di masyarakat. Protes ini bukan hanya soal angka, tetapi simbol ketidakadilan struktural dan kebutuhan untuk reformasi sistem remunerasi anggota DPR sesuai kondisi ekonomi nasional dan kinerja yang nyata.
Maka,solusi yang harus dilakukan terkait dengan isu kenaikan tunjangan DPR diarahkan pada penataan ulang tunjangan, transparansi, pengetatan fasilitas, dan peningkatan akuntabilitas kinerja DPR agar kepercayaan publik kembali terbangun dan ketegangan sosial mereda.
Dan Pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana kondisi perekonomian dan keadaan masyarakat.
