Tebo – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan akses. Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi bersama Bupati Tebo, Forkopimda, seluruh kepala OPD, dan para camat se-Kabupaten Tebo di Rumah Dinas Bupati Tebo, Selasa malam (5/8/2025).
“Untuk pembangunan dana pusat tahap pertama, telah diusulkan tiga lokasi. Saya minta Pak Bupati memilih daerah yang benar-benar sulit dijangkau, seperti kecamatan yang aksesnya masih terbatas. Program ini didukung dana sebesar Rp2 miliar per unit,” tegas Gubernur Al Haris.
Ia menyebutkan, MBG merupakan program prioritas nasional yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Oleh karena itu, camat dan kepala desa diminta untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan fasilitas tersebut. “Kalau hanya mengandalkan mitra, pasti berat karena dananya besar. Saya sudah instruksikan Kepala Badan Gizi agar memberi ruang bagi camat dan kades, tapi hingga kini belum ada tindak lanjut,” ujarnya.
Gubernur juga berbagi pengalamannya saat meninjau Kota Sungai Penuh. Ia melihat langsung antusiasme anak-anak sekolah terhadap program MBG. “Saya pikir di kota kehidupan mereka sudah cukup, tapi saat saya datang jam 11.00, makanannya sudah habis. Anak-anak bilang makanannya enak. Bayangkan kalau di kota saja begitu, apalagi di desa-desa yang angka kemiskinannya lebih tinggi. Ini program yang patut dipercepat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menyukseskan visi-misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Ia menekankan bahwa Bupati adalah pengambil kebijakan, Wakil Bupati sebagai pengawal visi-misi, dan Sekda sebagai pelaksana bersama seluruh perangkat daerah.
“Wakil Bupati harus memastikan program berjalan sesuai arahan visi-misi. Sekda mengoordinasikan operasionalnya. Keberhasilan akan terlihat dari capaian nilai SAKIP, apakah program berjalan searah dengan tujuan kepala daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, indikator kinerja pemerintah daerah juga tercermin dalam nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah di Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, ia mendorong peningkatan nilai LPPD setiap tahunnya.
Gubernur juga menyoroti lambatnya pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih. Ia memahami kekhawatiran masyarakat bahwa koperasi bisa mematikan usaha kecil seperti warung kelontong. Namun, ia menegaskan koperasi harus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, bukan pesaing yang merugikan.
Tak kalah penting, Al Haris menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi tantangan besar di Jambi. Ia menyebutkan bahwa angka stunting sempat naik dan meminta setiap pejabat, camat, hingga kepala OPD untuk menjadi bapak asuh anak-anak stunting di wilayahnya masing-masing.
“Kita sedang dalam pengawasan kementerian. Tolong percepat penanganannya. Karena angka kemiskinan dan pengangguran sudah mulai turun, tinggal stunting yang harus kita tekan,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, SE., MM, menyampaikan bahwa kunjungan Gubernur Al Haris tidak hanya menjalankan agenda pemerintahan, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam pembangunan Provinsi Jambi.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan Gubernur terhadap program pembangunan daerah, khususnya dalam sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pengembangan potensi unggulan seperti kebun tebu yang memiliki nilai penting di wilayah ini,” pungkasnya.
