“Kami merasa perlu untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan PA atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen yang telah disepakati dan dampaknya terhadap prospek perdamaian,” ungkap pernyataan dari Kementerian Luar Negeri AS.
Namun, bagi pejabat Otoritas Palestina yang hadir di PBB, larangan ini tidak berlaku, sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri AS.
Sementara itu, Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa masalah visa untuk Abbas dan delegasi Palestina akan dibahas dengan pihak AS, dan menegaskan pentingnya mematuhi Perjanjian Markas Besar PBB.
Tidak hanya kali ini, AS juga sebelumnya menolak memberikan visa kepada pemimpin Palestina. Sekitar 40 tahun yang lalu, pada tahun 1988, Yaser Arafat, pemimpin PLO saat itu, juga dilarang menghadiri sidang PBB di New York karena visanya tidak disetujui. Akibatnya, Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan di Jenewa, Swiss, untuk memungkinkan kedatangan Arafat.