Jakarta — Pemerintah Amerika Serikat melarang Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York bulan depan.
Menurut laporan Reuters, larangan ini diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri AS pada hari Jumat, 29 Agustus. Tidak hanya Abbas, tetapi juga 80 anggota Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Tepi Barat dilarang mendapatkan visa untuk perjalanan ke markas PBB di New York.
Abbas sebelumnya direncanakan hadir di sidang umum PBB yang digelar di distrik Manhattan, di mana dia juga akan berpartisipasi dalam pertemuan puncak yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi. Dalam acara tersebut, Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada telah berkomitmen untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara.
Menanggapi keputusan AS, pihak Palestina menyatakan terkejut dan menganggap tindakan tersebut melanggar ‘Perjanjian Markas Besar PBB’ yang menetapkan bahwa AS wajib memberikan akses kepada diplomat asing ke New York, tempat markas PBB berada.
Namun, Reuters melaporkan bahwa Washington mengklaim dapat menolak permohonan visa berdasarkan pertimbangan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.
Kementerian Luar Negeri AS mengonfirmasi larangan tersebut dan mengulangi tuduhan bahwa PLO dan PA telah gagal dalam menanggulangi ekstremisme serta mendorong pengakuan sepihak terhadap negara Palestina. Para pejabat Palestina menolak tuduhan ini dan menyatakan bahwa upaya yang dipimpin AS selama bertahun-tahun tidak berhasil mengakhiri pendudukan Israel atau memastikan kemerdekaan Palestina.
“Kami merasa perlu untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan PA atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen yang telah disepakati dan dampaknya terhadap prospek perdamaian,” ungkap pernyataan dari Kementerian Luar Negeri AS.
Namun, bagi pejabat Otoritas Palestina yang hadir di PBB, larangan ini tidak berlaku, sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri AS.
Sementara itu, Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa masalah visa untuk Abbas dan delegasi Palestina akan dibahas dengan pihak AS, dan menegaskan pentingnya mematuhi Perjanjian Markas Besar PBB.
Tidak hanya kali ini, AS juga sebelumnya menolak memberikan visa kepada pemimpin Palestina. Sekitar 40 tahun yang lalu, pada tahun 1988, Yaser Arafat, pemimpin PLO saat itu, juga dilarang menghadiri sidang PBB di New York karena visanya tidak disetujui. Akibatnya, Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan di Jenewa, Swiss, untuk memungkinkan kedatangan Arafat.
