Ia berpendapat korupsi semestinya mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, bukan hanya sekadar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapa saja.
Chandra Hamzah bahkan menyarankan agar Pasal 2 ayat (1) dihapus karena melanggar asas lex certa (kejelasan hukum) dan lex stricta (tidak boleh menafsirkan hukum pidana secara analogi).
Sedangkan untuk Pasal 3, Chandra mengusulkan perubahan redaksi agar selaras dengan Article 19 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
“Revisinya adalah mengganti frasa ‘setiap orang’ menjadi ‘pegawai negeri’ dan ‘penyelenggara negara’, karena itu memang ditujukan untuk mereka,” tuturnya.
Ia juga menyarankan untuk menghapus frasa “yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” karena dinilai terlalu luas dan multitafsir.
Dalam sidang itu, hadir pula Amien Sunaryadi, mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007, sebagai ahli keuangan. Ia menyampaikan bahwa praktik korupsi yang paling banyak ditemukan dalam survei adalah suap.
Namun, aparat penegak hukum di Indonesia justru lebih sering mengejar kasus-kasus yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
“Cara kerja aparat penegak hukum dan juga pemeriksa keuangan tidak akan menjadikan Indonesia bebas dari korupsi. Korupsi yang paling banyak adalah suap, tapi yang dikejar-kejar justru yang merugikan keuangan negara,” ungkap Amien.
