Pasal Karet UU Tipikor, Pecel Lele di Trotoar Bisa Didakwa Korupsi

Jakarta — Penjual pecel lele di trotoar pinggir jalan ternyata berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hal itu disampaikan ahli hukum Chandra Hamzah dalam sidang uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor di Mahkamah Konstitusi (MK)

Menurut Chandra, ketentuan dalam pasal tersebut terlalu luas dan bisa menimbulkan tafsir yang berbahaya karena tidak memuat batasan yang jelas.

Ia menilai, jika ditafsirkan secara ketat dan ekstrem, maka siapa pun, termasuk pedagang kaki lima seperti penjual pecel lele, bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka penjual pecel lele di trotoar juga dapat dikenakan sanksi tersebut,” ujarnya mengutip laman resmi MK pada Rabu (18/6).

Pasal tersebut menyebut bahwa “setiap orang” yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dijatuhi pidana.

Chandra menjelaskan berjualan di trotoar sejatinya merupakan pelanggaran hukum karena trotoar fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jika digunakan untuk berdagang, bisa dikatakan merusak fasilitas negara dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Penjual pecel lele adalah bisa dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi. Ada perbuatan, memperkaya diri sendiri, ada melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara,” ucap Chandra.

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2009 itu menilai penggunaan frasa “setiap orang” dalam Pasal 3 UU Tipikor berpotensi menyimpang dari esensi tindak pidana korupsi itu sendiri.

Ia berpendapat korupsi semestinya mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, bukan hanya sekadar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapa saja.

Chandra Hamzah bahkan menyarankan agar Pasal 2 ayat (1) dihapus karena melanggar asas lex certa (kejelasan hukum) dan lex stricta (tidak boleh menafsirkan hukum pidana secara analogi).

Sedangkan untuk Pasal 3, Chandra mengusulkan perubahan redaksi agar selaras dengan Article 19 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

“Revisinya adalah mengganti frasa ‘setiap orang’ menjadi ‘pegawai negeri’ dan ‘penyelenggara negara’, karena itu memang ditujukan untuk mereka,” tuturnya.

Ia juga menyarankan untuk menghapus frasa “yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” karena dinilai terlalu luas dan multitafsir.

Dalam sidang itu, hadir pula Amien Sunaryadi, mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007, sebagai ahli keuangan. Ia menyampaikan bahwa praktik korupsi yang paling banyak ditemukan dalam survei adalah suap.

Namun, aparat penegak hukum di Indonesia justru lebih sering mengejar kasus-kasus yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

“Cara kerja aparat penegak hukum dan juga pemeriksa keuangan tidak akan menjadikan Indonesia bebas dari korupsi. Korupsi yang paling banyak adalah suap, tapi yang dikejar-kejar justru yang merugikan keuangan negara,” ungkap Amien.