Jakarta — Pemerintah berencana menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp300 triliun tahun depan meskipun banyak permasalahan dalam pelaksanaannya.
Rencana itu diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia menyebut MBGÂ merupakan salah satu program unggulan yang baik untuk perekonomian Indonesia dan karena itu anggarannya perlu dinaikkan.
“Kami mendanai sekitar Rp160 triliun tahun ini dan sekitar mungkin Rp300 triliun tahun depan,” ucap Luhut pada International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (12/6).
Penambahan itupun mendapatkan tentangan. Maklum, pelaksanaan MBG masih banyak masalah. Misalnya, kasus keracunan di sejumlah daerah.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 17 kasus keracunan MBG sejak peluncuran 6 Januari 2025. Kejadian-kejadian itu tersebar di 10 provinsi.
Alih-alih mengevaluasi total pelaksanaan, Presiden Prabowo Subianto justru menyebut hanya 0,005 persen peneima MBG yang keracunan. Dia juga menyinggung budaya kedisiplinan cuci tangan sebagai salah satu penyebab.
Program ini juga dirundung kasus hukum dugaan penggelapan dana oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN). Mitra dapur MBG di Jakarta Selatan tak kunjung mendapatkan bayaran meski sudah memasok makanan senilai Rp975,4 juta.
Selain itu, ada persoalan serapan anggaran. Lima bulan berjalan, serapan anggaran MBG baru Rp3 triliun, setara 4,2 persen dari pagu awal Rp71 triliun di APBN 2025. Penerima bantuan juga baru 3,97 juta orang dari target awal 17,9 juta orang.
