• Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
• Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Dari semua ketentuan tersebut, jelas bahwa negara menjamin hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun negara.
Fakta Pelanggaran Hak Berkeluarga di Masyarakat
Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak ini. Salah satu contoh adalah kasus pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Lombok Tengah pada Januari 2021. Pasangan MI dan AN, yang sama-sama berusia 16 tahun, menikah setelah AN menginap di rumah temannya dan dimarahi oleh ibunya. Video pernikahan mereka sempat viral di media sosial.
Contoh lain adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Merangin, Jambi, di mana seorang pria bernama Rio Mandala Putra menganiaya istri sirinya, Nur Rofiah, karena korban menolak ajakan untuk pulang. Kasus ini menunjukkan bahwa pernikahan sah sekalipun tidak menjamin perlindungan atas hak-hak anggota keluarga, terutama perempuan.
Faktor Penyebab Pelanggaran Hak
