“Dengan terbengkalainya material proyek sehingga menimbulkan kerugian negara saat itu yang cukup besar Dari tahun 2022 Hingga kini 2025 seakan akan pemerintah tutup mata dan tutup telinga , Siapa yang mau bertanggung jawab, Gubernur ,kepala Dinas PUPR atau Polda Jambi?” ujar M Royhan, Ketua Umum Cabang Kota Jambi.

Royhan pun menegaskan begini, “Intinya kami sebagai Control sosial dengan tegas mempertanyakan kemana proyek ini akan di relokasikan? dan bagaimana material yang sampai saat ini tidak ada kejelasan kegunaannya. Jadi jangan Tutup mata, Kami siap kawal Dan siap Turun Aksi dengan Massa Yang sangat banyak.” katanya.