Namun, bukan berarti kita harus pesimis. Ada secercah harapan untuk memperbaiki situasi. Penguatan kapasitas masyarakat desa melalui pendidikan politik dan literasi digital sangat krusial. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang politik dan akses informasi yang lebih luas, warga desa dapat menjadi aktor yang lebih aktif dan kritis dalam proses pengambilan keputusan.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga sangat penting. Mekanisme pengawasan yang efektif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan akan membantu mencegah korupsi dan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya.
Terakhir, peran pemerintah daerah dan lembaga terkait sangat vital. Mereka perlu memfasilitasi pendidikan politik, memberikan pelatihan kepada perangkat desa, dan memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.
Jalan menuju demokrasi desa yang sehat dan bermartabat bukanlah hal yang instan. Membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Namun, dengan memperbaiki akses informasi, menguatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menegakkan hukum secara konsisten, kita dapat menjembatani celah antara demokrasi ideal dan realita di desa, menciptakan pemerintahan desa yang benar-benar melayani dan memberdayakan rakyat. (*)
