Jakarta – PT Pertamina (Persero) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) telah resmi menjalin kerja sama strategis untuk mempercepat pencapaian kemandirian pangan dan energi di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada 16 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia. Melalui MoU ini, kedua pihak menyepakati perumusan kebijakan serta program yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan energi nasional.
Dalam lingkup Kemenko Pangan, program yang dijalankan meliputi implementasi Program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) serta pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN). Di sisi lain, Pertamina mengusung program Desa Energi Berdikari (DEB) sebagai salah satu kontribusi nyata untuk memperkuat ketahanan pangan mulai dari tingkat desa.
Program DEB telah dirintis sejak 2019 dan semakin berkembang pesat selama pandemi COVID-19, ketika masyarakat desa sangat membutuhkan dukungan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan energi. Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita, menjelaskan bahwa sejak awal, program ini dirancang untuk memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan secara produktif.
“Prinsip utama dari program DEB adalah masyarakat desa harus memiliki energi terbarukan, bukan energi fosil. Energi tersebut, seperti biogas, air, dan surya, akan digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan,” ujar Arya dalam Podcast Transition Buzz yang disiarkan CNN Indonesia, Minggu (30/11).
Hingga saat ini, Pertamina telah mengembangkan 252 Desa Energi Berdikari di seluruh Indonesia, dan 156 di antaranya fokus pada sektor pertanian. Pemanfaatan energi surya dan biogas terbukti memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam pengairan dan pengeringan hasil panen, dengan tambahan produksi mencapai 15.000 ton per panen secara kumulatif.
“Pada musim kemarau, mesin yang menggunakan solar panel tetap dapat beroperasi, memastikan pengairan tetap berjalan. Ketika energi hadir, pangan ikut tumbuh,” tegas Arya.
Lebih jauh, Arya menekankan bahwa langkah Pertamina dalam mendukung ketahanan pangan bukan semata-mata program sosial, melainkan bagian dari tanggung jawab strategis perusahaan negara untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
“Bapak Presiden sudah menetapkan pangan dan energi sebagai dua prioritas pertama dalam Asta Cita. Ketika energi menjadi fondasi, Pertamina hadir untuk memastikan desa-desa kita bisa mandiri, berdaya, dan tumbuh,” tambahnya.
Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air.
“Energi menjadi fondasi. Di mana ada energi, di situ hadir Pertamina. Dan di mana energi hadir, di situ ketahanan pangan bisa dibangun,” ujar Widiastuti.
Ia juga menjelaskan bahwa pengalaman Pertamina dalam membina desa melalui DEB sangat relevan dengan kebutuhan pemerintah saat ini untuk meningkatkan produksi pangan serta memperkuat ekonomi desa.
Salah satu pilar utama dalam program DEB adalah keberadaan “local hero”—tokoh desa yang menjadi penggerak utama dalam implementasi energi terbarukan dan pengembangan usaha masyarakat. Dari 176 desa binaan intensif Pertamina, setiap desa memiliki figur penggerak yang mampu memimpin transformasi energi dan ekonomi.
“DEB membantu desa tumbuh lebih cepat. Energi terbarukan mendorong ketahanan pangan, UMKM, hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Ini sangat sesuai dengan arah kebijakan Asta Cita,” kata Widiastuti.
Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan produksi pertanian nasional. Tantangan seperti perubahan iklim, kebutuhan energi untuk irigasi, serta kesenjangan akses teknologi di wilayah terpencil membuat integrasi kebijakan pangan dan energi semakin mendesak. Model yang diterapkan Pertamina melalui Desa Energi Berdikari dianggap mampu menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan triple bottom line: energi bersih yang mendukung lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan ekonomi desa melalui produktivitas pertanian.
Kolaborasi antara Pertamina dan Kemenko Pangan ini diharapkan dapat menjadi model pembangunan baru yang tidak hanya menjawab kebutuhan energi dan pangan saat ini, tetapi juga menyiapkan fondasi ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan untuk masa depan.
