Pakistan Larang Aktivitas Partai Islam TLP Setelah Bentrokan Mematikan di Lahore

Jakarta – Pemerintah Pakistan pada Kamis (23/10) mengumumkan larangan aktivitas partai Islam sayap kanan Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), menyusul bentrokan mematikan yang terjadi di dekat Lahore. Bentrokan tersebut menewaskan lima orang, yang terdiri dari satu petugas polisi dan empat warga sipil.

Keputusan tersebut diambil setelah rapat kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri, disebutkan bahwa kabinet secara bulat menyatakan bahwa TLP terlibat dalam tindakan terorisme dan kegiatan kekerasan.

“Kabinet Federal dengan suara bulat menyimpulkan bahwa TLP terlibat dalam terorisme dan kegiatan kekerasan,” kata pernyataan tersebut, seperti dilansir dari AFP.

Lebih lanjut, kabinet mencatat bahwa aksi protes, demonstrasi, dan kerusuhan yang dipicu oleh TLP menyebabkan kematian personel keamanan dan orang-orang tak bersalah.

Kerusuhan tersebut dimulai pada 9 Oktober 2025 ketika ribuan pendukung TLP berbaris dari Lahore, sebuah kota di Punjab timur, menuju ibu kota Islamabad. Aksi ini dipimpin oleh ketua partai Saad Rizvi sebagai bentuk protes terhadap gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang ditengahi oleh AS.

Bentrokan terjadi empat hari setelahnya, tepatnya di Muridke, sebuah kota yang terletak di antara Lahore dan Islamabad. Bentrokan ini mengakibatkan lima orang tewas, dengan korban yang terdiri dari satu petugas polisi dan empat warga sipil.

Sebagai respons terhadap kerusuhan ini, pihak berwenang Pakistan telah melancarkan tindakan keras terhadap TLP, termasuk penyegelan 95 rekening bank dan sejumlah properti yang diduga terkait dengan partai tersebut. Selain itu, Saad Rizvi, yang merupakan ketua TLP, diketahui bersembunyi untuk menghindari penangkapan.

TLP sebelumnya pernah dilarang beraktivitas pada April 2021 setelah protes anti-Prancis yang menyebabkan beberapa petugas polisi dan warga sipil tewas. Namun, larangan tersebut dicabut pada bulan November 2021 setelah adanya kesepakatan tertentu.