Dugaan Korupsi Dana BOK Puskesmas Muaro Jambi, Jaksa Dalami Aliran Uang Puluhan Miliar

Muaro Jambi – Penyelidikan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) BLUD di Kabupaten Muaro Jambi kian mengemuka. Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Muaro Jambi mendalami pola dugaan pemotongan dana kesehatan masyarakat yang nilainya hampir menyentuh Rp50 miliar dalam tiga tahun terakhir.

Informasi internal menyebut, sekitar 35 persen dari setiap pencairan dana diduga dipotong secara terstruktur. Jika benar, negara berpotensi dirugikan hingga Rp17,66 miliar hanya dalam periode 2022–2024.

Jejak Pemotongan dan Pemeriksaan Pejabat

Sejumlah kepala puskesmas serta bendahara telah dipanggil secara bergilir untuk dimintai keterangan. Bahkan, dua pejabat struktural di Dinas Kesehatan Muaro Jambi juga ikut diperiksa, menandakan lingkaran penyelidikan semakin luas hingga level kabupaten.

Kasi Intel Kejari Muaro Jambi, Angger, membenarkan adanya pemeriksaan intensif.
“Tim penyelidik sedang melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait. Belum bisa kami sampaikan lebih jauh karena proses masih berjalan,” ujarnya, Kamis (21/08/2025).

Kasus ini juga terkait laporan dari Puskesmas Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, di mana Kepala Puskesmas dilaporkan bawahannya sendiri atas dugaan pemotongan dana BOK dan TPP tahun anggaran 2022–2023.

Rincian Dugaan Potongan Dana

Konteks Historis: Bukan Kasus Pertama

Praktik dugaan “pemotongan dana BOK” bukan hal baru di Indonesia. Kasus serupa pernah terungkap di beberapa daerah lain, di mana dana operasional Puskesmas disunat untuk alasan koordinasi atau setoran. Pola umumnya: dana dipotong secara informal melalui bendahara, tanpa dokumen resmi, dan disamarkan sebagai biaya administrasi.

Hal serupa kini diduga terjadi di Muaro Jambi, dengan pola yang sistematis dan melibatkan jaringan antar-Puskesmas.