Makassar — Pada hari Senin (25/8), mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar demonstrasi menolak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Aksi ini berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan.
Selama unjuk rasa, para mahasiswa memblokade seluruh badan jalan di bawah jembatan Flyover, kemudian bergerak menuju kantor DPRD Sulsel untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait kebijakan pemerintah pusat, termasuk kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang mencapai Rp 100 juta per bulan.
Orator dalam aksi tersebut mengungkapkan, “Segala bentuk kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati masih jauh dari genggaman.”
Mahasiswa menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar seremonial tahunan. Kedaulatan rakyat atas sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara perlu dijunjung tinggi sesuai dengan konstitusi. “Negara seharusnya berperan sebagai pelindung dan pengayom, bukan sebagai alat bagi elit politik dan pemodal untuk menghisap tenaga serta sumber daya rakyat,” tambahnya.
Penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap bermasalah ini merupakan bagian dari perjuangan panjang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan berdaulat. “Perlawanan rakyat tidak boleh padam. Hanya dengan terus bersuara dan bergerak, cita-cita kemerdekaan dapat dicapai,” serunya.
Sebagai langkah pengamanan, kepolisian telah menerjunkan sekitar 1.232 personel gabungan di berbagai titik aksi, termasuk di kantor DPRD Sulsel. Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin, menyatakan, “Kami kerahkan sekitar 1.232 personel untuk menjaga keamanan selama aksi ini di beberapa lokasi di Makassar.”
