Dakwaan pertama menggunakan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara dakwaan alternatif kedua menggunakan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JPU dan Terdakwa Belum Menentukan Sikap

Usai putusan dibacakan, JPU maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan masih mempertimbangkan putusan Majelis Hakim.

Keduanya memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Orasi.ID

Saat ini, M. Alung Ramadhan masih menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jambi.

Kejaksaan Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkotika

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Jambi, Nolly Wijaya, mengatakan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang terungkap di persidangan.

“Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan bagian dari upaya Kejaksaan dalam mendukung pemberantasan peredaran gelap narkotika sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Nolly.

Bagian dari Rangkaian Perkara Narkotika

Perkara M. Alung Ramadhan merupakan bagian dari rangkaian perkara narkotika yang sebelumnya telah disidangkan di PN Jambi.