Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah serta kelompok rentan seperti ibu hamil dan ibu menyusui. Program ini membawa harapan besar bagi upaya penanggulangan masalah gizi dan stunting di Indonesia.
Namun, seperti program sosial berskala besar lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada niat baik kebijakan, tetapi juga pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksana di lapangan.
Belakangan ini, muncul berbagai keluhan dari mitra dapur yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Beberapa mitra mempertanyakan mekanisme pengelolaan dana operasional serta pembagian dana antara yayasan pengelola dan mitra pelaksana di lapangan.
Dalam sejumlah diskusi internal yang beredar, bahkan muncul wacana dari sebagian mitra untuk mengajukan perpindahan yayasan pengelola agar operasional dapur tetap dapat berjalan dengan baik.
Situasi ini tentu menjadi perhatian bersama. Program yang bertujuan membantu masyarakat tidak seharusnya tersandera oleh persoalan administratif, konflik internal, atau ketidakjelasan sistem pengelolaan.
Transparansi adalah Kunci Kepercayaan
Yayasan yang terlibat dalam program sosial memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan kegiatan secara transparan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menegaskan bahwa yayasan harus mengelola kekayaan dan kegiatan organisasi secara akuntabel dan sesuai tujuan sosialnya.
Dalam konteks program MBG, transparansi menjadi semakin penting karena program ini menyangkut kepentingan publik yang luas. Mitra dapur yang menjalankan kegiatan di lapangan juga berhak mengetahui mekanisme pengelolaan dana yang menjadi dasar operasional program.
Ketika informasi mengenai alur dana, pembagian biaya operasional, atau mekanisme pengelolaan dapur tidak disampaikan secara jelas, maka ruang bagi kesalahpahaman dan konflik akan semakin besar.
Karena itu, keterbukaan informasi dari pihak pengelola menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan semua pihak yang terlibat.
