Mengaku Tak Pernah Menandatangani Perjanjian, Status Administrasi SPPG Dipertanyakan
Persoalan baru muncul dalam pengelolaan dapur program MBG setelah sejumlah pemilik tanah dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas dapur mempertanyakan dokumen perjanjian sewa yang digunakan dalam administrasi program tersebut.
Berdasarkan penelusuran tim redaksi Orasi.id, sedikitnya delapan pemilik tanah dan bangunan dapur menyatakan tidak pernah menandatangani surat perjanjian sewa sebagaimana tercantum dalam dokumen yang beredar.
Para pemilik fasilitas tersebut juga menyebut bahwa mereka tidak pernah menerima pembayaran sewa sebagaimana yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Pemilik Fasilitas Bantah Tanda Tangan
Sejumlah pemilik tanah dan bangunan yang ditemui tim redaksi mengatakan bahwa mereka baru mengetahui adanya dokumen perjanjian sewa tersebut setelah konflik dalam pengelolaan dapur mencuat.
Dalam dokumen yang beredar, tercantum tanda tangan yang disebut sebagai milik pemilik bangunan.
Namun para pemilik fasilitas tersebut membantah pernah menandatangani dokumen tersebut.
“Kami tidak pernah menandatangani surat perjanjian sewa itu,” ujar salah satu pemilik dapur kepada tim redaksi.
Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya tidak pernah menerima pembayaran sewa bangunan maupun lahan sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.
Pemilik Dapur Mengaku Membangun Fasilitas SPPG
Para pemilik tanah dan bangunan menjelaskan bahwa fasilitas dapur yang digunakan dalam program MBG merupakan bangunan yang mereka dirikan sendiri.
Dengan kata lain, mereka merupakan pihak yang menyediakan fasilitas dapur yang kemudian digunakan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program tersebut.
Namun dalam administrasi program, fasilitas SPPG tersebut tercatat atas nama yayasan yang mengelola program.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme administrasi yang digunakan dalam pengelolaan fasilitas dapur tersebut.
Dokumen Sewa Dipersoalkan
Para pemilik fasilitas menilai dokumen perjanjian sewa yang menggunakan nama mereka perlu diperiksa keabsahannya.
Menurut mereka, penggunaan dokumen tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa fasilitas dapur berada dalam skema sewa resmi dengan yayasan.
Padahal, menurut keterangan para pemilik fasilitas, tidak pernah ada kesepakatan seperti itu.
“Dapur itu kami yang membangun,” kata salah satu pemilik bangunan.
Ia menilai keberadaan dokumen tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai status fasilitas dapur yang digunakan dalam program.
Delapan Pemilik Fasilitas Angkat Bicara
Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga saat ini terdapat delapan pemilik tanah dan bangunan dapur yang telah menyampaikan keberatan terkait dokumen perjanjian sewa tersebut.
Para pemilik fasilitas tersebut menyatakan siap memberikan keterangan jika persoalan ini ditelusuri lebih lanjut.
Mereka juga meminta agar dokumen yang menggunakan nama mereka dapat diperiksa untuk memastikan keabsahan tanda tangan yang tercantum.
Yayasan yang Terlibat dalam Program
Dalam pengelolaan dapur program MBG, terdapat beberapa yayasan yang disebut memiliki keterlibatan, antara lain:
-
Yayasan Nuansa Mitra Sejati
-
Yayasan Nusantara Pangan Sejahtera
-
Yayasan Mitra Pangan Global
Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak yayasan terkait dokumen perjanjian sewa yang dipersoalkan oleh para pemilik fasilitas tersebut.
Menunggu Klarifikasi dari Pihak Yayasan
Tim redaksi Orasi.id masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak yayasan yang disebut dalam pengelolaan program MBG terkait dokumen tersebut.
Klarifikasi tersebut diperlukan untuk menjelaskan proses administrasi yang digunakan dalam pengelolaan fasilitas dapur dalam program MBG.
Penelusuran Masih Berlanjut
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut fasilitas dapur yang digunakan dalam program pemenuhan gizi.
Tim redaksi Orasi.id masih melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan keabsahan dokumen yang beredar serta mendalami keterangan dari para pemilik fasilitas yang telah menyampaikan keberatan.
Penelusuran tim redaksi juga menemukan sejumlah persoalan lain terkait administrasi fasilitas dapur dalam program MBG. Temuan tersebut akan dibahas dalam laporan berikutnya.
