Ketegangan antara mitra dapur dan pengelola program MBG mulai mencuat ke permukaan. Sejumlah mitra mempertanyakan keputusan operasional yang dianggap merugikan mereka, mulai dari pemindahan titik dapur hingga persoalan pembagian dana program.
Informasi yang dihimpun dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program menunjukkan bahwa konflik ini tidak sekadar persoalan teknis di lapangan. Di balik operasional dapur yang seharusnya berjalan untuk mendukung program MBG, muncul sejumlah pertanyaan tentang tata kelola, transparansi dana, dan kewenangan yayasan pengelola.
Sedikitnya tiga yayasan disebut memiliki keterlibatan dalam pengelolaan program tersebut, yakni Yayasan Nuansa Mitra Sejati, Yayasan Nusantara Pangan Sejahtera, dan Yayasan Mitra Pangan Global.
Namun hingga kini belum ada penjelasan yang jelas mengenai bagaimana pembagian kewenangan di antara ketiga yayasan tersebut dalam menjalankan program.
Pemindahan Titik Dapur yang Dipersoalkan
Konflik antara mitra dapur dan pengelola program disebut bermula dari keputusan pemindahan titik dapur yang dianggap dilakukan tanpa kesepakatan bersama.
Seorang sumber yang mengetahui dinamika program mengatakan bahwa persoalan ini menjadi titik awal munculnya ketegangan di lapangan.
“Masalah yang paling utama sebenarnya pemindahan titik dapur secara sepihak,” ujar sumber tersebut.
Menurutnya, sejumlah mitra telah menyiapkan fasilitas dapur untuk menjalankan program tersebut. Namun keputusan pemindahan lokasi dapur membuat operasional yang telah disiapkan menjadi terganggu.
Sebagian mitra mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan sebelum keputusan tersebut diambil.
“Sebagai mitra yang memiliki dapur, kami merasa keberatan dengan hal itu,” kata sumber tersebut.
Ia menilai keputusan tersebut seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan para mitra yang menjalankan operasional dapur di lapangan.


