Jakarta — Pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengajukan tambahan anggaran sebesar US$200 miliar atau sekitar Rp3.300 triliun. Sejumlah pihak menduga dana tersebut akan digunakan untuk membiayai perang melawan Iran dalam beberapa bulan ke depan.
Mengutip laporan Fortune, dana tambahan yang diminta oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth diperkirakan cukup untuk membiayai operasi militer selama sekitar 140 hingga 145 hari.
Perkiraan tersebut merujuk pada kajian Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang menyebutkan bahwa dalam 12 hari pertama konflik, AS telah menghabiskan sekitar US$16,5 miliar atau setara Rp279 triliun.
Dalam konferensi pers pada Kamis (19/3), Hegseth menyatakan bahwa angka anggaran tambahan tersebut masih dapat berubah. Ia menegaskan dana itu diperlukan untuk memastikan kesiapan militer, termasuk ketersediaan amunisi.
“Mengenai angka US$200 miliar, saya kira angka itu bisa berubah. Tentu saja butuh uang untuk membunuh orang jahat,” ujar Hegseth, seperti dikutip Al Jazeera.
Sebelumnya, CSIS juga memperkirakan bahwa dalam 100 jam pertama konflik, pengeluaran AS telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp62,6 triliun. Angka tersebut belum termasuk biaya persiapan militer oleh Pentagon sebelum serangan, yang diperkirakan mencapai US$630 juta atau sekitar Rp10,6 triliun.
Jika tambahan anggaran sebesar US$200 miliar tersebut disetujui, maka operasi militer diperkirakan dapat berlangsung hingga 145 hari ke depan atau sekitar pertengahan Agustus. Biaya perang per hari diperkirakan mencapai US$1,38 miliar atau sekitar Rp23 triliun.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump hingga saat ini belum secara resmi mengajukan permintaan dana tersebut kepada Kongres.
Di sisi lain, sejumlah anggota parlemen, termasuk dari Partai Republik, menolak penambahan anggaran karena khawatir konflik yang telah memicu krisis energi global semakin tidak terkendali.
Meski demikian, Ketua DPR AS Mike Johnson memberikan sinyal dukungan terhadap rencana tersebut.
“Saya mendukung apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa rakyat Amerika tetap aman,” ujar Johnson.
