Menanggapi hal itu iin habibi, Ketua Pemuda Melayu Jambi menyampaikan pernyataan tegas. Ia menilai penambahan anggaran sepihak dalam APBD Jambi 2026 sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum dan pelecehan terhadap DPRD.
“APBD itu bukan milik segelintir elite, tapi milik rakyat Jambi. Jika ada penambahan anggaran tanpa persetujuan DPRD, itu jelas dana siluman dan harus diusut. Kami mendesak DPRD bersikap tegas, dan aparat penegak hukum segera turun tangan. Jangan biarkan uang rakyat dikelola secara gelap dan sewenang-wenang,” tegas Ketua Pemuda Melayu.
Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik dana siluman akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah dan merusak kepercayaan publik.
Karena itu, DPRD Provinsi Jambi dituntut menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, bukan sekadar menjadi pelengkap formalitas. Aparat pengawas internal, BPK, hingga aparat penegak hukum juga harus bertindak cepat dan transparan. APBD seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan ladang permainan anggaran. Jika hukum terus dikalahkan oleh kekuasaan, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan daerah, tetapi masa depan Pembangunan provinsi Jambi. (*)
