Noviardi juga menyoroti indikasi manuver komunikasi perusahaan untuk meredam resistensi masyarakat. Ia menyebut proyek RTH kerap digunakan sebagai pemanis ketika perusahaan hendak memperluas operasi yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan.
“Publik harus memastikan bahwa isu utama tidak teralihkan: apakah TUKS tersebut sesuai tata ruang, apakah dampaknya telah dikaji dengan benar, dan apakah masyarakat dilibatkan penuh dalam prosesnya,” ujarnya.
Ia menutup dengan peringatan bahwa RTH di kawasan aktivitas batubara berpotensi menjadi ironi dalam tata kelola lingkungan daerah, karena ruang hijau yang seharusnya meningkatkan kualitas udara justru berada di lingkungan yang terpapar polusi setiap hari. (*)
Halaman
