Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas berbagai insiden yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memastikan negara tidak akan lari dari tanggung jawab dan terus memperketat pengawasan.
Prabowo mengatakan, dengan puluhan juta porsi makanan yang disalurkan setiap hari, potensi gangguan pencernaan tetap bisa terjadi. Meski demikian, pemerintah disebut langsung bergerak melakukan evaluasi dan pembenahan agar insiden serupa tidak terulang.
“Sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Semua prosedur yang diperlukan harus dilakukan,” ujar Prabowo saat berkunjung ke Bekasi, Senin (17/11).
Tekankan Tidak Boleh Ada Penyimpangan
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo kembali menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk penyimpangan pada program prioritas pemerintah, termasuk MBG yang kini telah menjangkau 44 juta penerima manfaat.
“Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena ini uang rakyat, harus disiapkan dengan baik dan matang,” tegasnya.
Prabowo juga bersyukur percepatan program MBG melampaui ekspektasi. Ia membandingkan progres Indonesia dengan Brasil yang membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat.
“Kita belum 12 bulan sudah mencapai 44 juta. Ini salah satu percepatan terbesar di dunia,” ujarnya.
Namun Prabowo menekankan bahwa pemerintah belum boleh berpuas diri, sebab target akhir program MBG mencapai 82,9 juta penerima, termasuk anak sekolah dan ibu hamil.
Banyak Warga Belum Mendapat, Prabowo Beri Penjelasan
Prabowo mengaku mendapat keluhan dari sejumlah warga Bekasi yang menyatakan belum menerima manfaat MBG. Ia menjawab bahwa pemerintah terus memperluas cakupan secara bertahap.
“Saya bilang, sabar. Ini yang paling cepat yang kita mampu. Karena ini uang rakyat, persiapannya harus matang,” ujarnya.
Ia menilai mayoritas masyarakat sudah merasakan manfaat MBG, terutama untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.
“Saya yakin mereka merasakan manfaatnya. Mereka akan lebih kuat, tinggi, otot dan tulangnya lebih baik, sel otaknya lebih cerdas,” kata Prabowo.
Pemerintah Gerak Cepat Mitigasi Kasus Keracunan
Sejak muncul laporan keracunan, pemerintah disebut langsung menutup dapur yang bermasalah dan melakukan serangkaian evaluasi. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain:
-
Kewajiban sertifikasi laik higienis bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
-
Evaluasi juru masak
-
Penyederhanaan menu
-
Pemantauan ketat oleh puskesmas
-
Pembentukan satgas penanganan di tingkat daerah
Pemerintah juga memperkuat kerangka regulasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Koordinasi dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola penyelenggaraan MBG.
