Joni menilai, konflik seperti ini bukan sekadar perebutan posisi, tapi juga pertarungan nilai. “Apakah KBPP Polri akan menjadi organisasi independen yang demokratis, atau tetap menjadi perpanjangan tangan kekuasaan di luar struktur formal?” katanya.
LP3NKRI Turun Tangan
Peri Monjuli memastikan, lembaganya akan memantau jalannya Musda KBPP Polri Jambi secara independen, termasuk menelusuri potensi pelanggaran etika organisasi. “Kami punya mandat moral untuk mengawal demokrasi publik, termasuk di ruang organisasi sosial,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pembina organisasi di Polda Jambi tidak mencampuri urusan politik internal. “Kalau pembina ikut menentukan arah, independensi organisasi otomatis hilang,” tegasnya.
LP3NKRI, lanjutnya, akan mendokumentasikan temuan lapangan sebagai bahan evaluasi dan laporan moral kepada lembaga terkait. “Kami tidak ingin generasi muda KBPP Polri kehilangan kepercayaan karena perilaku tidak demokratis dari pihak yang justru seharusnya menjadi panutan.”
Demokrasi yang Dibelokkan
Fenomena dua Musda ini menjadi cermin tentang rapuhnya demokrasi internal dalam organisasi sosial binaan negara. Alih-alih menjadi ajang musyawarah untuk regenerasi kepemimpinan, Musda justru berubah menjadi ajang uji kekuatan pengaruh dan loyalitas.
