Akibatnya, dua forum Musda berlangsung nyaris bersamaan — dengan dua pimpinan sidang dan dua daftar hadir berbeda. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Polda Jambi maupun pengurus pusat KBPP Polri tentang mana forum yang dianggap sah.
Jejak Lama dalam Baju Baru
Pengamat organisasi publik, Joni, menilai peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya bayang-bayang kultur komando dalam organisasi binaan institusi negara. Menurutnya, semangat demokrasi di organisasi semacam KBPP Polri sering kali tersandera oleh logika struktural yang terbentuk dari kultur birokratis induknya.
“Ini bukan kasus baru,” ujar Joni. “Banyak organisasi binaan yang masih sulit melepaskan diri dari mentalitas komando. Padahal, ketika mereka bergerak di ranah sipil, seharusnya pola kepemimpinan itu berubah total.”
Joni menilai, konflik seperti ini bukan sekadar perebutan posisi, tapi juga pertarungan nilai. “Apakah KBPP Polri akan menjadi organisasi independen yang demokratis, atau tetap menjadi perpanjangan tangan kekuasaan di luar struktur formal?” katanya.
LP3NKRI Turun Tangan
Peri Monjuli memastikan, lembaganya akan memantau jalannya Musda KBPP Polri Jambi secara independen, termasuk menelusuri potensi pelanggaran etika organisasi. “Kami punya mandat moral untuk mengawal demokrasi publik, termasuk di ruang organisasi sosial,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pembina organisasi di Polda Jambi tidak mencampuri urusan politik internal. “Kalau pembina ikut menentukan arah, independensi organisasi otomatis hilang,” tegasnya.
